Sabtu, 29 April 2017

Pemkab Bojonegoro Hapus Izin Pertambangan Rakyat

Rabu, 01 Maret 2017 17:05:18 WIB
Reporter : Tulus Adarrma
Pemkab Bojonegoro Hapus Izin Pertambangan Rakyat
Staf Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Bojonegoro, Dedy Karuniawan

Bojonegoro (beritajatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tidak menerapkan kembali Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau pertambangan non logam yang skalanya kecil.

Alasannya, setelah selesai kegiatan eksplorasi justru merusak lingkungan. Kebanyakan pemilik tambang kemudian tidak melakukan reklamasi dan membiarkan bekas tambang tersebut menjadi kubangan besar.

Staf Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Bojonegoro, Dedy Karuniawan mengatakan, pengurangan IPR tersebut merupakan hasil rekonsiliasi Pemerintah Jawa Timur.

IPR tersebut dinilai memberatkan Pemerintah Daerah karena proses relokasi yang seharusnya dilakukan oleh pemilik tambang justru menjadi beban Pemkab setempat. "Hal itu sebenarnya sudah menjadi permasalahan di Jawa Timur juga, bukan hanya di Bojonegoro," ujarnya, Rabu (1/3/2017).

Menurutnya, IPR tersebut diperuntukan untuk tambang pasir darat dan tanah urug. Sedangkan penambangan pasir yang ada di Sungai Bengawan Solo tersebut merupakan penambangan ilegal.

Kegiatan tambang yang ada di Sungai Bengawan Solo menurutnya melanggar Undang-undangan karena tidak termasuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

Namun, kata dia, Pemkab memiliki kebijakan sendiri tentang usaha tambang dengan prosedur sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur. Salah satu syarat pengajuan izin tambang ini diantaranya atas rekom dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan PJT.

"Tapi sekarang tambang pasir di Bengawan Solo lebih cenderung menggunakan mekanik, seharusnya tidak boleh. Dan tambang sekarang ditekankan pada OP, bukan IPR," pungkasnya.

Sekadar diketahui, beberapa wilayah yang sebelumnya digunakan sebagai IPR diantaranya Kecamatan Malo, Purwosari, Padangan, Kasiman dan Baureno. Pengurangan Izin Pertambangan Rakyat ini sudah dilakukan sejak lima tahun terakhir. Izin pertambangan yang ada saat ini dengan skala besar atau OP. Saat ini sedikitnya ada tiga izin usaha pertambangan yang masih dalam proses perizinan. Tambang tersebut kebanyakan digunakan pembangunan penunjang produksi minyak dan gas bumi (migas) di Bojonegoro. [lus/ted]

Komentar

?>