Kamis, 23 Nopember 2017

Inilah Nilai Strategis Gas (2)

Satya Yudha: Di Ranah Hulu Ketat, di Wilayah Hilir Longgar

Jum'at, 04 Nopember 2016 00:06:06 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Satya Yudha: Di Ranah Hulu Ketat, di Wilayah Hilir Longgar
Regulated: Regulasi hulu migas ketat, tapi di hilir kendor. [Foto: satya yudha.com/bj.com]

Semarang (beritajatim.com)--Ada dua kategori isu tentang  natural recources, khususnya migas, paling strategis dalam 3 bulan terakhir ini. Apa itu? Pertama, satu harga BBM. Kedua, penurunan harga gas.

Kedua isu tersebut diintrodusir Presiden Jokowi. Tujuannya, mendinamisasi aktifitas industri, khususnya industri manufaktur di Indonesia, dan penerapan prinsip keadilan dan equality atas harga BBM di semua provinsi di Indonesia.

"Membedah kedua itu harus dilihat dalam perspektif hulu migas dan hilir migas. Prinsipnya, manajemen natural recources harus bersifat regulated, dibutuhkan keterlibatan dan intervensi negara, dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan. Kebijakan satu harga BBM itu sebenarnya bukan fenomena baru, karena sejak era Orde Baru Pak Harto kebijakannya ya seperti itu," tegas anggota Komisi VII DPR RI, Satya Yudha Widya pada lokakarya media SKK Migas dan KKKS Jabanusa di Semarang, Rabu (2/11/2016) kemarin.

Satya membaca bahwa keterlibatan pemerintah di ranah hulu migas terlibat lebih intens dan ketat dibanding di wilayah hilir migas. Karena itu, di wilayah hilir migas banyak diterapkan prinsip business to business dalam pemanfaatan hasil produksi hulu migas.

Selain itu, yang terlibat juga lebih banyak antara privat to privat. Karena pihak yang terlibat cukup banyak di ranah hilir migas, terjadi pembengkakan nilai margin sebelum produk migas itu sampai di end user. "Di ranah ini (hilir) regulated itu agak longgar dibanding di hulu migas," ungkapnya.

Fakta ini yang mengakibatkan timbulnya banyak problem di tata kelola energi, khususnya migas, secara nasional. "Meski demikian, pembenahan tetap harus dilakukan di ranah hulu maupun hilir migas," ingatnya.

Di samping, ingat Satya, paradigma ketahanan dan kemandirian energi masih jauh dari cita ideal nasional. Dibanding dengan Jepang, negara yang tak memiliki sumber daya energi seperti migas dan batubara, tingkat ketahanan energi negeri Sakura itu lebih baik dan mantap dibandingkan Indonesia.

"Cuma Jepang juga tak memiliki kemandirian energi, karena hampir 100% energinya hasil import," jelasnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Problem terberat negara ini di ranah ketahanan dan kemandirian energi. Meski negara berpenduduk lebih 280 juta jiwa ini memiliki sejumlah ragam sumber energi, ternyata Indonesia mengimport sejumlah produk energi dalam volume tak kecil.

"Ambil contoh, untuk pemenuhan kebutuhan elpiji nasional saja, sebanyak 60% dia antaranya dari hasil import. Begitu pun minyak," katanya.

Tiap hari kebutuhan minyak secara nasional berada di kisaran 1,5 juta barel sampai 1,6 juta barel. Di sisi lain, lifting minyak secara nasional bergerak di angka 820 ribu barel sampai 830 ribu barel per hari. Karena itu, defisit kebutuhan minyak ditutup dengan import dari sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

"Diperkirakan pada 2046 nanti, cadangan batubara kita akan habis. Untuk minyak diprediksi habis pada 2029 dan gas bumi pada 2050," ungkap Satya.

Khusus untuk minyak dan gas bumi, untuk meningkatkan cadangan nasional dibutuhkan program eksplorasi migas secara besar-besaran, tepat, dan berkelanjutan. "Konsumsi BBM kita pada 2014 mencapai 449 juta liter dan sebanyak 45,4% di antaranya dari import," tambah Satya.

Padahal, tegas Satya, untuk men-drive pertumbuhan dan akselerasi perekonomian nasional dibutuhkan ketersediaan energi yang cukup dan jaminan pasokan energi. Tanpa itu, sektor perekonomian tak mungkin bergerak dan tak bisa tumbuh.

"Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% mampu menyerap tambahan tenaga kerja baru sebanyak 500 ribu orang. Jadi, ekonomi bisa tumbuh, misalnya 5% per tahun, berarti tenaga kerja baru yang terserap pasar kerja dalam jumlah sangat besar," jelas Satya. [air/bersambung]

Komentar

?>