Selasa, 26 September 2017

Pertamina EP Asset 4 Sosialisasi UU tentang Migas ke Perengkek

Senin, 29 Agustus 2016 23:25:35 WIB
Reporter : M Muthohar
Pertamina EP Asset 4 Sosialisasi UU tentang Migas ke Perengkek

Tuban (beritajatim.com) - Pihak Pertamina EP Asset 4 bersama dengan pihak Polres Tuban, Pemkab Tuban dan juga Kodim 0811 Tuban melakukan sosialisasi terkait dengan pengolahan, penyimpanan serta pengangkutan hasil Minyak dan Gas (Migas) Bumi, Senin (29/8/2016).

Sosialisasi yang berlangsung di Hotel Mustika, Kota Tuban itu diikuti sekitar 200 warga yang biasa berprofesi sebagai Perengkek atau pengangkut minyak mentah dan pengolah minyak yang ada di kawasan Kabupaten Tuban bagian selatan.

Kegiatan dilakukan lantaran selama ini disinyalir masih ada warga yang melakukan pengelolaan dan pengangkutan serta penyimpanan minyak mentah secara ilegal di wilayah Kabupaten Tuban.

Pantauan beritajatim.com, Pertamina EP menjelaskan terkait Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Selain itu juga dijelaskan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi.

"Kegiatan ini adalah sama-sama untuk membantu kepedulian dari Pertamina untuk mengamankan kebijakan untuk pengelolaan Migas yang tertuang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001, Permen 1 tahun 2008 dan PP nomor 35," terang Agus Amperianto, selaku Field Manager Pertamina EP Asset 4.

Agus menjelaskan bahwa dengan adanya peraturan tersebut, pihak yang berhak melakukan kegiatan pengeboran, penambangan, penyimpanan dan transportasi adalah Pertamina. Sehingga untuk di wilayah Kabupaten Tuban yang mempunyai wilayah kerja (WK) adalah Pertamina EP Asset 4.

"Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman ke masyarakat yang ada di wilayah Tuban ini bahwa kegiatan penyimpanan minyak dan transportasi yang tidak memiliki ijin, saya tegaskan, bahwa itu melanggar undang-undang," lanjut Agus Amperianto, setelah kegiatan sosialisasi tersebut.

Dengan kegiatan sosialisasi tersebut, pihak Pertamina EP berharap kepada warga yang dulunya ditengarai sebagai pengedaran, pengelola dan melakukan transportasi minyak secara illegal supaya menghentikan aktivitasnya.

"Harapnya, mereka supaya tidak melakukan transportasi minyak, penyimpanan minyak secara ilegal. Supaya mereka sadar bahwa kegiatan itu tidak berijin dan menghentikan kegiatannya," harapnya.

Sementara itu, setelah kegiatan sosialisasi dan warga masih tetap melakukan operasi pengelolaan minyak secara illegal, pihak Pertamina EP akan menyerahkan mekanisme secara hukum. Namun jika warga ingin melakukan aktivitas transportasi dihimbau untuk mengaitkan kegiatan mereka dengan perjanjian yang mengayomi yang ada di Koperasi Unit Desa (KUD). [mut/but]

Tag : pertamina

Komentar

?>