Kamis, 13 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Walikota Kediri Tanda Tangani MoU APIP dan APH di Gedung Grahadi

Selasa, 18 September 2018 23:39:05 WIB
Reporter : Nanang Masyhari
Walikota Kediri Tanda Tangani MoU APIP dan APH di Gedung Grahadi

Kediri (beritajatim.com) - Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegakan Hukum (APH), Selasa (18/9/2018) di Gedung Grahadi Surabaya. MoU itu disaksikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, serta pejabat lainnya.

"Saya berharap dengan penandatanganan MoU hari ini penyerapan anggaran semakin baik serta pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yangg lebih baik dan cepat", ujar Abu Bakar.

Menurut Mas Abu, sapaan akrabnya, penandatanganan MoU dengan Kajari dan Kapolresta Kediri itu terkait pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Lebih lanjut Mas Abu menjelaskan, acara tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemendagri dan Kejaksaan RI serta Kepolisian, tertanggal 28 Februari yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Gubernur dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia pada 7 Mei 2018 di Jakarta.

Perjanjian kerjasama itu untuk memberikan pedoman batasan mekanisme tindak lanjut laporan/pengaduan yang berindikasi administrasi dan pidana. Juga memberikan perlindungan terhadap diskresi pejabat, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik menurut UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Serta mengedepankan hukum administrasi dalam penyelesaian kerugian negara/daerah. Sehingga penanganan pidana merupakan ultimum remedium atau upaya akhir dalam penanganan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerjasama ini tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum.

Hadir dalam acara ini Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih, Sekretaris Jampidsus Fadli Zumhana, Kasubdit Tipikor Bareskrim Polri Kombes Arif Adiharsah, Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi, Kajari Kota Kediri Martini dan Inspektur Kota Kediri Maki Ali serta kepala daerah, Kapolres dan Kajari dari kota dan kabupaten di Jawa Timur. [adv/nng]

Tag : kediri

Komentar

?>