Berita Migas

Target PAD Rp 1 T, Bupati Bojonegoro Minta Dukungan Industri Migas


Surabaya (beritajatim.com)
– Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah meminta industri migas bisa menjadi lokomotif peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bojonegoro yang tahun lalu belum mencapai Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun pada tahun 2019.

Permintaan pada industri migas untuk meningkatkan PAD hingga 100 % dalam waktu satu tahun itu disampaikan Anna Muamanah dalam pertemuan dengan President Director PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, disertai Pimpinan Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisjam.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asset 4 General Manager Agus Amperianto, VP Legal Relation Edy Sunaedy, Kepala SKKMigas Jabanusa Ali Masyhar dan Assisten Dua Pemkab Bojonegoro Setyo Yuliono.

Menanggapi hal itu, Nanang Abdul Manaf mengatakan, dukungan perusahaan terhadap Pemerintah Daerah tidak perlu diragukan, mengingat Pertamina EP memang memiliki visi dan misi untuk tumbuh bersama lingkungan di daerah operasi serta memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

“Soal dukungan perusahaan, kami jamin. Namun mohon Pemkab Bojonegoro juga bisa membantu penyelesaian proses perijinan yang merupakan aspek pemenuhan legalitas untuk melanjutkan kegiatan operasi,” kata Nanang Abdul Manaf ditemui wartawan di Surabaya, Jumat (22/3/2019).

Nanang menambahkan, Pertamina EP sangat berharap perijinan yang berhubungan dengan kelangsungan operasi tidak tertahan karena proses formalitas perijinan tersebut. Alasannya, kelancaran kegiatan operasi sangat berpengaruh pada pencapaian target produksi.

“ Bila itu tercapai, tentu akan ada investasi, membuka lapangan kerja dan tentu akan bisa menyumbangkan tambahan PAD Kabupaten Bojonegoro lewat perputaran perekonomian,” ujarnya.
Sebelum itu, seusai pertemuan dengan Direktur Pertamina EP dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam yang berlangsung di rumah dinas Bupati Bojonegoro, Kamis (21/3/2019) malam, Anna mengaku gemas karena PAD Bojonegoro tidak sampai Rp 500 miliar.

“Saya minta dukungan, bagaimana caranya PAD Bojonegoro bisa mendekati Rp 1 triliun. Peningkatan PAD ini menjadi prioritas saya,” katanya.

Seperti diketahui, Kabupaten Bojonegoro kini menjadi salah satu tulang punggu penghasil minyak dan gas nasional. Dari lapangan Banyuurip yang dikelola Exxon Mobil Cepu, Limited, Bojonegoro menyumbang 210.000 barel minyak per hari. Karena itu, Bojonegoro mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) migas lebih dari Rp 2,7 triliun pada tahun 2018.

Komitmen SKK Migas

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar menegaskan, bahwa semua masukan dan harapan Pemkab Bojonegoro akan benar-benar menjadi perhatian dari SKK Migas dan KKKS.

“Komitmen tersebut tidak perlu diragukan, tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Karenanya diharapkan Pemda dapat mempercepat perijinan yang diperlukan kegiatan hulu migas, sehingga target-target tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR dapat tercapai,” jelas Ali.

Sementara Ridwan Hisjam dari Komisi-VII DPR yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa target lifting migas akan bisa tercapai apabila program kerja Pertamina EP berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu. Komisi VII DPR RI dalam hal ini tetap mendukung Pertamina.

“Kami merasa perlu untuk mengingatkan diperlukannya penguatan sinergi dan dukungan dari PemKab Bojonegoro, agar produksi dan target lifting migas dari Pertamina benar-benar bisa dicapai”, tegas Ridwan.

Setelah pertemuan dengan Bupati Bojonegoro, Nanang Abdul Manaf mengajak diskusi rekan pekerja dari Asset 4, Sukowati Field dan Cepu Field terkait strategi perusahaan mulai dari perencanaan RK hingga eksekusinya.
Dipaparkan, proses bisnis perusahaan migas sifatnya sequencial, dimana setiap tahapan itu saling terkait. Dan Legal Relation dalam hal ini merupakan ujung tombak dari tahapan demi tahapan perencanaan perijinan hingga ke proses bisnis selanjutnya.

“Jadi apabila ada hambatan dengan perijinan maka pasti akan terdampak pada tahapan selanjutnya. Maka dari itu dahulukan pendekatan kehumasan, komunikasi yang baik dan pembinaan hubungan baik dengan Stakeholder”, pesan Nanang.

Jadi, lanjut Nanang, bila di tataran Field komunikasi dengan stakeholder tidak berjalan dengan baik, maka eskalasikan ke Asset, namun bila perlu dukungan BOD, maka BOD akan siap untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kami di jajaran direksi siap untuk memberi support untuk semua yang dibutuhkan oleh tim di lapangan”, pungkas Nanang.[rea]

Apa Reaksi Anda?

Komentar