Berita Migas

Syukur Priyanto Sarankan Puncak Produksi Blok Cepu Tak Perlu Digenjot

Bojonegoro (beritajatim.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Syukur Priyanto mengatakan, puncak produksi Blok Cepu yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dirasa belum perlu digenjot. Alasannya, masih banyak Silpa dalam APBD Kabupaten Bojonegoro.

Jumlah APBD Kabupaten Bojonegoro pada 2019 diperkirakan bisa mencapai Rp8 triliun lebih. Jumlah tersebut dari APBD Bojonegoro 2018 sebesar Rp4,8 triliun, ditambah kenaikan DBH Migas 2019 yang diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun dan Silpa Rp3,8 triliun ngendon di kas daerah.

“Sebaiknya produksi minyak dari Blok Cepu tidak langsung dipaksakan tinggi, sebagai usaha menghemat perolehan DBH migas bagi Bojonegoro,” ujarnya, Sabtu (20/7/2019).

Politisi asal Partai Demokrat ini menggambarkan, kalau saja produksi Blok Cepu yang sekarang rata-rata sudah mencapai 225 ribu barel per hari, dibuat rata-rata 165 ribu barel per hari sesuai target sebelumnya, maka perolehan DBH migas daerah penghasil bisa bertahan lama. Selain itu, banyaknya DBH Migas yang diterima daerah juga masih berimbas pada peningkatan jumlah anggaran Silpa.

“Kalau penerimaan DBH Migas banyak tapi pemanfaatannya belum bisa maksimal, alangkah baiknya puncak produksi migas di Bojonegoro ini tidak perlu digenjot. Sehingga memperpanjang masa produksi,” ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo, mengatakan jika produksi di Lapangan Banyu Urip menurun, pendapatan juga akan menurun. Karena, DBH Migas yang didapat sekarang ini dihitung dari lifting minyak Banyu Urip dengan ICP USD70 per barel.

Sesuai prognosa perolehan DBH migas, telah ditetapkan di dalam APBD 2019 sebesar Rp1, 8 triliun. “Tapi estimasi pendapatan bisa sampai Rp2,5 triliun lebih,” ungkapnya. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar