Berita Migas

Penerimaan DBH Migas Bojonegoro 2019 Sebesar Rp 1,7 Triliun

Foto: Ilustrasi Explorasi Migas

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Dilli Triwibowo mengatakan, penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) tahun 2019 sebesar Rp1,7 triliun.

“Dipastikan tidak ada lagi transfer ke daerah pada triwulan keempat,” kata Dilli Tri Wibowo, Jumat (18/10/2019).

Padahal, pada tahun ini Pemkab Bojonegoro memasang target penerimaan DBH Migas sebesar Rp 2,1 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, hingga kini transfer DBH Migas yang diterima Pemkab Bojonegoro untuk triwulan empat belum turun.

“Kami sudah berusaha mengkonfirmasi alasan tidak adanya transferan DBH Migas triwulan keempat ke Kementerian Keuangan, tapi belum ada jawaban,” katanya.

Selain itu, dia mengaku bahwa masih ada kurang bayar oleh Pemerintah Pusat kepada Pemkab Bojonegoro Rp 494 miliar untuk DBH Migas tahun 2018. Itupun, lanjut dia, sampai saat ini juga belum ada kabar dari Kementrian Keuangan kapan akan dibayar.

“Kami terus berupaya agar kurang bayar tersebut bisa segera ditransfer, mengingat target DBH Migas yang tidak sesuai dan tentunya akan mempengaruhi pendapatan daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Lasuri mengaku optimis besaran DBH Migas tahun 2020 mendatang adalah sebesar Rp 2,6 tiliun. Meski, Kementrian Keuangan sekarang ini hanya mempublikasikan sebesar Rp 956 miliar.

Keyakinan tersebut bukan tanpa dasar, selain Lapangan Banyu Urip saat ini merupakan tulang punggung produksi nasional sebesar 225 ribu barel per hari, harga minyak mentah dunia dan kurs dolar dalam kondisi stabil. Sehingga, secara perhitungan, tidak mungkin Bojonegoro hanya mendapat ratusan miliar.

“Saya sudah pegang datanya dari Kementerian Keuangan. Bojonegoro tidak hanya terima Rp 956 miliar,” ujarnya. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar