Rabu, 12 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Risma Ajak KPK Tinjau Proyek MERR

Satu Sisi Jalan MERR Ditarget Selesai Akhir 2018

Kamis, 15 Nopember 2018 12:08:20 WIB
Reporter : Ibnu F Wibowo
Satu Sisi Jalan MERR Ditarget Selesai Akhir 2018
Walikota Tri Rismaharini (tengah) bersama M. Najib Wahito (kanan) saat meninjau proyek MERR

Surabaya (beritajatim.com) - Transparansi dalam berbagai program selalu dikedepankan oleh Pemerintah Kota Surabaya, terutama dalam menggarap berbagai proyek. Oleh karenanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak canggung untuk mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau proyek yang sedang digarap oleh Pemkot Surabaya, termasuk proyek MERR yang ditargetkan rampung satu sisi akhir tahun ini.

Rabu (14/11/2018) kemarin, Wali Kota Risma bersama Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah KPK M. Najib Wahito, meninjau proyek Merr di sungai perbatasan atau perbatasan Surabaya dan Sidoarjo.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menjelaskan bahwa prosesnya tidak mudah, karena harus melakukan pembebasan di sepanjang jalan MERR. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma ingin menunjukkan kepada KPK bahwa proyek yang sempat tersendat itu sudah digarap lagi sesuai dengan harapan dan target.

“Alhamdulillah sekarang sudah selesai semuanya pembebasan lahannya, cuma yang milik IAIN itu yang ketinggalan dan saya minta untuk disurati. Kalau dulu minta dibangunkan perpustakaan, sehingga kita setorkan uangnya dan mereka yang buat sendiri,” kata Risma di sela-sela peninjauan proyek.

Menurut Risma, Jalan MERR seksi Gunung Anyar ini yang terpanjang sekitar 1,8 kilometer. Proyek ini sudah selesai 70 persen dan targetnya hingga akhir tahun 2018, bisa diselesaikan satu sisi ruas sisi timur. Sedangkan khusus untuk sisi barat dari arah Sidoarjo sekitar 300 meter, akan dianggarkan lagi pada tahun 2019. “Sampai akhir tahun ini, kami selesaikan satu sisi jalan dulu, karena sisi lainnya itu lebih berat, maka alokasi anggaran lagi tahun depan,” katanya.

Proyek jalan ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Dari sisi lalu lintas, masyarakat yang biasa memanfaatkan Gunung Anyar untuk masuk ke Surabaya, akan lebih besar kapasitasnya, karena ujung jalan MERR ini akan langsung menuju tol arah ke Juanda.

Selain itu, dampak dari sisi ekonomi akan dirasakan oleh warga Gunung Anyar. Dengan lebar jalan 20 meter dan menjadi jalan utama timur-barat Surabaya, Risma optimis wilayah ini akan terangkat drastis. “Termasuk harga tanah di sini sebentar lagi akan naik, dan saya ingin yang menikmati adalah warga Surabaya,” ujarnya.

Ia juga mengaku sengaja mengajak pihak KPK untuk meninjau langsung beberapa proyek di Surabaya, meskipun sudah sering pihak KPK melakukan supervisi di Surabaya. Namun, karena keterbatasan waktu, akhirnya hanya dua yang ditinjau oleh KPK, yaitu proyek MERR dan Teluk Lamong.

“Kebetulan beliau ini kan Supervisi untuk Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, itu kan juga mengevaluasi Surabaya, makanya saya ajak untuk meninjau proyek. Sebetulnya ingin semuanya, tapi karena waktunya nggak ada, maka dipilih yang nututi saja,” kata dia.

Sementara itu, Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah KPK M. Najib Wahito mengatakan, pihaknya melihat ada hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lainnya. Terutama dalam menyejahterakan masyarakat.

“Saya kira Surabaya itu bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain dalam memajukan masyarakatnya, pembangunan maupun pencegahan korupsi dan dari segala bidang,” kata Najib.

Bahkan, ia menilai ada lima poin kunci yang dapat dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lain di Indonesia, terutama dalam menjadikan daerahnya maju dan bersih dari korupsi. Pertama, perlu ada komitmen dari pimpinan; kedua, harus didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat; ketiga, harus didukung oleh birokrasi atau ASN yang berintegritas dan solid.

Keempat, ada optimalisasi pendapatan karena itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pada gilirannya nanti akan menyejahterakan masyarakat dan pegawai di pemda setempat; kelima, yang penting juga efisiensi belanja.

“Kalau kita lihat di Surabaya itu banyak upaya untuk mengefisiensi belanja. Kalau kita lihat struktur APBD di daerah lain banyak yang tumpang tindih dan pemborosan, jadi Surabaya patut dicontoh,” pungkasnya.(adv/ifw)

Komentar

?>