Jum'at, 27 April 2018

Pemprov Sosialisasikan Peraturan Bangunan Gedung

Jum'at, 30 Maret 2018 09:40:28 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.
  • Pemprov Sosialisasikan Peraturan Bangunan Gedung
  • Pemprov Sosialisasikan Peraturan Bangunan Gedung
Surabaya (beritajatim.com) - Pemprov Jatim melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKP dan CK) mengadakan sosialisasi peraturan bangunan gedung tahun anggaran 2018. Sosialisasi diadakan di Hotel Kusuma Agrowisata Batu selama dua hari, 28-29 Maret 2018.
"Sosialisasi ini merupakan bentuk pelaksanaan pembinaan teknis yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim melalui penyebarluasan peraturan dan perundang-undangan," kata Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PRKP dan CK Provinsi Jatim Moh Rudi Ermawan Yulianto. 
Menurut dia, sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan peraturan, terutama adanya peraturan baru, sarana berkomunikasi dan koordinasi sebagai upaya percepatan implementasi peraturan terkait penyelenggaraan jasa konstruksi dan pembangunan bangunan gedung.
Adanya pemberlakuan Undang-undang Jasa Konstruksi 02 tahun 2017 yang telah diberlakukan sejak 12 Januari 2017 membawa dampak bagi penyelenggaraan jasa konstruksi, terutama jika dikaitkan dengan pemenuhan sumberdaya manusia dan penyediaan informasi di bidang konstruksi.
"Pemerintah daerah dituntut untuk berperan dalam percepatan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja sektor konstruksi, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang," ujarnya. 
Dengan melibatkan sumber daya yang kompeten dan berkualitas diharapkan dapat memberikan hasil konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan bagi masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga semakin gencar mengajak seluruh elemen masyarakat jasa konstruksi untuk memberikan perhatian yang serius terhadap keselamatan konstruksi. 
Selain Jasa Konstruksi, sosialisasi juga membahas mengenai peraturan terkait penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung. 
Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengamanahkan bahwa seluruh bangunan gedung harus menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. 
Proses penyelenggaraan pembangunannya harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bangunan gedung harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung untuk memberikan kemudahan pengguna agar dapat beraktivitas secara aman, nyaman, mudah dan mandiri di dalam bangunan gedung dan lingkungannya. 
Oleh karena itu, lanjut dia, ditetapkanlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sebagai pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30/PRT/M/2006 tentang tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dinas teknis yang menangani pembangunan bangunan gedung melakukan pembinaan melalui penyediaan tenaga pengelola teknis dalam mengelola kegiatan pembangunan di bidang teknis administratif dan penyediaan informasi terkait peraturan yang berlaku selama pembangunan bangunan gedung.
Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD provinsi maupun Dinas Teknis kabupaten/kota yang menangani jasa konstruksi dan bangunan gedung atas peran serta dan kerjasamanya dalam usaha mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib.
Pihaknya berharap peserta sosialisasi dapat memanfaatkan untuk menggali informasi, berkonsultasi, bertukar pikiran dan solusi mengenai penyelenggaraan pembangunan gedung dan jasa konstruksi.
"Dengan penerapan peraturan, diharapkan masyarakat akan mendapat manfaat dan maslahat dari pembangunan bangunan gedung yang tidak hanya mengutamakan aspek teknis keselamatan, kesehatan, kenyamanan sesuai kriteria teknis yang berlaku. Namun, juga lebih efisien sumber daya serta selaras, serasi, dan harmonis dengan lingkungannya," pungkasnya. [tok/*]

Berita Terkait

    Komentar

    ?>