Selasa, 22 Mei 2018

Pemkot Tandatangani MoU Penyelenggaraan GMSC dengan Kemenpan RB

Kamis, 08 Februari 2018 11:24:00 WIB
Reporter : Misti P.
Pemkot Tandatangani MoU Penyelenggaraan GMSC dengan Kemenpan RB

Mojokerto (beritajatim.com) - Plt. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Gentur Prihantono Sanjoyo Putro menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (7/2/2018) kemarin. 

Teken MoU tersebut dalam rangka implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Mojokerto. Graha Mojokerto Service City (GMSC) yang dibangun oleh Pemkot Mojokerto di Jalan Gajahmada akan mendapatkan dukungan penuh dari Kemenpan RB terkait pelaksanaan gedung pelananan masyarakat tersebut. 

Menteri PAN dan RB, Asman Abnur dalam sambutannya menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo dalam rapat beberapa waktu lalu menginstruksikan seluruh menteri untuk dapat memangkas peraturan yang justru menghambat investasi. "Karena memang para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia ingin adanya kemudahan dalam proses perizinan," ungkapnya.

Salah satu terobosan yang dibuat adalah dengan didirikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Dijelaskan bahwa konsep MPP merupakan langkah strategis dan mendatangkan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas dengan cara mengintegrasikan berbagai layanan yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah pusat, daerah, badan usaha milik negara/daerah.

"Bahkan oleh swasta, untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat luas. Maka kami dari Kementerian PANRB terus mendorong agar setiap daerah memiliki sebuah pusat layanan yang terintegrasi satu dengan yang lain baik daerah maupun pusat, baik pelayanan internal maupun vertikal," urainya. 

Sementara Itu, Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus menyambut baik Kementerian PAN dan RB untuk mendukung penuh pelaksanaan penyelenggaraan GMSC. "Memberikan kemudahan dalam hal pelayanan merupakan tugas pokok dari pemerintah. Oleh karena itu sebagai penyelenggara negara, para ASN dituntut memberikan pelayanan yang baik dan cepat," ujarnya.

Terdapat 14 Kabupaten dan kota yang menandatangani Komitmen Implementasi MPP yaitu Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Tomohon, Kota Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Palembang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Belu dan Kabupaten Kulon Progo.[tin/adv]

Berita Terkait

    Komentar

    ?>