Sabtu, 24 Februari 2018

Bupati Sidoarjo Raih Penghargaan dari MenPAN RB

Rabu, 31 Januari 2018 18:36:52 WIB
Reporter : M. Ismail
Bupati Sidoarjo Raih Penghargaan dari MenPAN RB
Bupati Sidoarjo H. Saiful llah menerima perhargaan dari MenPAN RB Asman Abnur

Sidoarjo (beritajatim.com) - Bertepatan di hari bersejarah, HUT Kabupaten Sidoarjo ke 159, Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah SH, M.Hum meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Pembangunan (MenPAN RB), Asman Abnur di Pemda wilayah II di Nusa Dua Bali.

Penghargaan itu berdasarkan hasil penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) Tahun 2017. Yang mana di Wilayah II telah mengalami peningkatan 4,59 poin. Rata-rata nilai evaluasi kabupaten/ kota tahun 2016 sebesar 51,81 meningkat menjadi 56,40, yang berarti meningkat 4,59 poin atau berpredikat BB.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Atas upaya tersebut, terdapat satu pemerintah kabupaten dan satu provinsi yang berpredikat “A” dan 17 pemprov, Kabupaten/ Kota berpredikat “BB”.



Di Wilayah II ini juga terdapat 52 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”. "Saya mengharapkan agar tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik," ujarnya dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) Pemda wilayah II di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/1/2018).

Untuk Kabupaten/Kota di Wilayah II ini, Menteri Asman mengharapkan para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. "Untuk 81 Kabupaten/Kota yang masuk dalam katagori “C” dan “CC”, saya sarankan segera melakukan study tiru ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas," ujarnya.

Sesuai instruksi Presiden di berbagai kesempatan selalu mengarahkan agar seluruh instansi pemerintah dapat mewujudkan birokrasi yang efisien. Hal itu diantaranya dapat ditunjukkan melalui penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Lanjut pria yang tanggal 2 Februari 2018 nanti genap berusia 57 tahun itu, ada dua hal yang perlu dipahami oleh setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut.  Pertama, memastikan bahwa  anggaran hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Kedua, memastikan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan hanya dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau tidak mendukung kinerja instansi.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden juga terus-menerus menyerukan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan e-Government dalam membantu pelaksanaan tugas, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran, menghentikan segala bentuk pemborosan, serta memfokuskan pelaksanaan tugas pada pencapaian kinerja. "Bukan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban semata," tukasnya.

Untuk mewujudkan perintah Presiden RI tersebut, menteri mengajak para pimpinan Pemda untuk memahami bahwa efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran. Tetapi efisiensi  juga dilakukan dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan asas utama penggunaan anggaran negara yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yaitu akuntabilitas berorientasi hasil. "Efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil/kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan SAKIP," imbuh Menteri.

Apa yang disampaikan Menteri PANRB, bukan isapan jempol belaka. Terbukti, dengan SAKIP, saat ini kita dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah dan juga menyusun tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil. "Kita juga telah merumuskan ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur serta menetapkan program/kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran yang akan dicapai, dan melaksanakan rincian atas kegiatan tersebut sesuai dengan maksud kegiatan," lanjut Asman.

Dalam kesempatan itu, Asman juga memberikan apresiasi kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah mengimplementasikan e-Budgeting di lingkungan pemerintahnya masing-masing. Dikatakan, e-budgeting merupakan langkah yang baik bagi suatu pemerintah dalam mencegah munculnya program/kegiatan “siluman” serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Namun demikian, e budgeting yang dilaksanakan saat ini belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. "Saya berharap e-Budgeting yang Bapak/Ibu implementasikan telah dan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, e-Performance Based Budgeting," tegasnya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH, M.Hum meenyatajan akan terus melakukan pengembangan inovasi program pengelolaan anggaran dengan menggunakan e-Budgeting. Dan saat ini Pemkab Sidoarjo sedang merumuskannya untuk program tersebut.

“Insya Allah program e-Budgeting akan segera kita wujudkan, sekarang sudah dalam perumusan.  Ini kita lakukan agar dalam pengelolaan anggaran lebih transparan lagi. Dengan e-Budgeting saya harap tidak lagi ditemukan program yang tidak terencana ataupun menyimpang," terang H. Saiful Ilah. [isa/but/adv]

Tag : sidoarjo

Komentar

?>