Rabu, 22 Nopember 2017

Walikota Mojokerto Jadi Pembicara Seminar Nasional di Jakarta

Kamis, 02 Nopember 2017 08:46:27 WIB
Reporter : Misti P.
Walikota Mojokerto Jadi Pembicara Seminar Nasional di Jakarta

Mojokerto (beritajatim.com) - Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus menjadi pembicara nasional dalam acara 'High Level Seminar of Inclusive Cities'di Le Meridien Hotel, Jakarta pada Selasa (31/10/2017) malam. Acara tersebut diselenggarakan oleh UNESCO, ILO, WHO bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Seminar ini merupakan bentuk kegiatan jaringan Walikota se-Indonesia untuk Kota Inklusi dan Walikota Mojokerto menjadi salah satu dari enam walikota yang menjadi pembicara di seminar tersebut. Seminar dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Bambang PS Brodjonegoro dan diawali penandatanganan piagam jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif.

Menteri Bappenas RI, Bambang PS dalam sambutannya mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas, pemerintah kota terlebih dahulu harus menyiapkan data, menyusun regulasi, kemudian melaksanakannya dengan pendekatan pemenuhan fasilitas perkotaan baik infrastruktur maupun peralatan-peralatan yang ramah penyandang disabilitas.

Sementara itu, Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus menjadi pembicara pada sesi seminar tentang kota-kota Indonesia memimpin transformasi positif menuju inklusi disabilitas. Orang nomor satu di Kota Mojokerto ini menjelaskan dengan tema 'Kebijakan Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas' yang telah diterapkan di kota onde-onde tersebut.

"Kota Mojokerto menjadi salah satu kota yang lebih dahulu menerapkan kebijakan pemerintah dalam mendukung kota inklusi. Kota Mojokerto sebagai kota pelayanan terus berinovasi untuk memberikan berbagai pelayanan, demikian juga untuk penyandang disabilitas. Bahkan untuk mendukung program tersebut, Pemkot Mojokerto sudah menelurkan Perda," katanya.

Walikota menjelaskan, produk hukum tersebut berupa Peraturan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengaturan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam perda tersebut diatur mulai dari perekrutan hingga pasca bekerja. Meliputi tata cara perekrutan dan penempatan kerja, bentuk hubungan kerja dan perjanjian kerja hingga prosedur pemutusan hubungan kerja bagi penyandang disabilitas.

"Dalam penyediaan aksesibilitas, Pemkot Mojokerto juga memberikan berbagai sarana dan prasarana penunjang bagi penyandang disabilitas. Seperti pembangunan trotoar jalan yang ramah bagi penyandang tuna netra, sarana aksesibilitas di instansi pemerintahan utamanya yang terkait dengan kantor pelayanan, termasuk juga kami merencanakan membuat taman inklusi," tegasnya.[tin/adv]

Berita Terkait

    Komentar

    ?>