Senin, 11 Desember 2017

Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Siswa Sekolah tahun 2017

Gratis, Anak di Kota Mojokerto Wajib Punya KIA

Rabu, 29 Maret 2017 14:53:51 WIB
Reporter : Misti P.
Gratis, Anak di Kota Mojokerto Wajib Punya KIA

Mojokerto (beritajatim.com) - Puluhan Kepala Sekolah SD/MI Negeri dan swasta se-Kota Mojokerto mengikuti Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Siswa Sekolah tahun 2017 di Pendopo Graha Praja Wijaya Kantor Pemkot Mojokerto, Senin (27/3/2017). Anak di Kota Mojokerto wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto tersebut juga dihadiri Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus. Sosialisasi ini sebagai implementasi undang-undang kependudukan yang salah satunya yaitu KIA di Kota Mojokerto yang merupakan pilot project dan berhasil melampaui target nasional.

Kepala Dispendukcapil Kota Mojokerto, Ikromul Yasak mengatakan, target nasional sebesar 76 persen untuk kepemilikan akte kelahiran anak namun du Kota Mojokerto sudah melampaui yakni 87 persen. "KIA di Kota Mojokerto sudah dimulai sejak pertengahan tahun kemarin," ungkapnya.

Sejak pertengahan tahun hingga sekarang, Dispendukcapil sudah mencetak lebih dari 4000 KIA yang awalnya mulai dilakukan pendataan di TK Negeri dan swasta. Selain itu, melalui kerja sama dengan RT, RW dan lurah, bagi warga Kota Mojokerto yang mengurus akta kelahiran, tidak hanya mendapatkan akta kelahiran saja namun juga akan mendapatkan kartu identitas anak.

Sementara itu, Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus dalam sambutannya mengatakan, jika masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dan vital. "Sebab dengan tertib administrasi kependudukan ini bisa dijadikan landasan untuk menentukan perencanaan dan kebijakan dalam pembangunan," tuturnya.

Data identitas dari warga kota merupakan dasar dari penentuan kebijakan. Karena itulah Pemkab Mojokerto memberikan suatu kemudahan layanan administrasi kependudukan. Dengan adanya upaya untuk menertibkan administrasi kependudukan ini diharapkan tidak ada penyalahgunaan dari kartu kependudukan.

"Dengan adanya kebijakan KIA tersebut diharapkan anak di Kota Mojokerto dapat mengakses layanan khususnya layanan Pemerintah Kota Mojokerto secara mandiri. Misalnya anak ini belum usia 18 tahun, tapi dengan KIA dapat mengakses layanan perbankan meskipun layanan-layanan yang digulirkan pemerintahan," jelasnya.

Termasuk layanan kesehatan dan pendidikan gratis di Kota Mojokerto. Harapannya, nantinya anak-anak SD/MI mempunyai KIA sehingga tidak ada seorangpun warga Kota Mojokerto yang tidak mempunyai kartu kependudukan. Tentunya, tegas Walikota, Kepala Sekolah harus mendukung KIA di Kota Mojokerto dan semuanya dilayani secara gratis.[tin/adv]

Komentar

?>