Minggu, 28 Mei 2017

DPRD Gresik Kawal Perda Perlindungan Pangan

Kamis, 09 Februari 2017 19:00:49 WIB
Reporter : Deni Ali Setiono
DPRD Gresik Kawal Perda Perlindungan Pangan

Ambon (beritajatim.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik terus mengawal peraturan daerah atau Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan nomor 7 tahun 2015. Langkah ini diambil untuk mewujudkan swasembada pangan.

Ada tiga unsur di Kabupaten Gresik terkait ketahanan pangan. Karena itu, Pemkab dan DPRD Gresik serta petani bersimultan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

"Semua itu harus bekerjaama. Sepanjang kebijakan teknis terkait  tersebut menyangkut anggaran DPRD Gresik mengambil kebijakan," kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib saat Workshop Migas & Ketahanan Pangan dalam rangka Hari Pers Nasional 2017, Kamis (9/02/2017).

Selama ini lanjut Nur Qolib, anggaran untuk ketahanan pangan DPRD Gresik tetap mengambil kebijakan. Garis besarnya, melalui program ketahanan pangan itu. Media berperan besar sebagai penyambung program ketahanan pangan di Gresik.

"Intinya DPRD Gresik mem-backup anggaran ketahanan pangan dan diharapkan ada feedback up-nya," ujarnya.

Diakui Nur Qolib, alasan dimasukkan media sebagai penyambung informasi. Harapannya, dengan adanya program ketahanan pangan itu. Masyarakat bisa membaca, dan mendengarkan mengenai informasi maupun regulasi yang digagas oleh dewan. Sebab, DPRD Gresik kemampuannya terbatas. Kendati dewan ada program reses.

"Program ketahanan pangan di Gresik masuk urutan keempat dalam RPJMD. Dalam program tersebut ketahanan pangan ada di dalamnya dari 8 unsur," paparnya.

Peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian yang masuk ke dalam
kemandirian ekonomi. Permasalahannya, ada sebagian anggota dewan kurang mengerti. Padahal, perda tersebut sudah diberlakukan meski sebelumnya sempat dead lock karena berhubungan dengan lokasi lahan pertanian.

"Persoalannya masyarakat beum tahu. Kedua, sosialisasi pemerintah belum maksimal. Sehingga, masyarakat kurang paham. Bahwa, ketahanan sangat penting. Meski tahun 2017-2018 akan ada perubahan di RPJMD," tuturnya.

Sebagai bentuk kebijakan dalam mendukung program ketahanan pangan. DPRD dan Pemkab Gresik telah menyiapkan anggaran Rp 1,9 miliar untuk memperkuat ketahanan pangan di Gresik.

Namun yang menjadi Persoalan lagi, apakah anggaran itu bisa sampai ke program ketahanan pangan. Dengan konsep tersebut Kabupaten Gresik tentunya tidak terjadi kekurangan pangan. Kendati Gresik surplus pangan.

DPRD Gresik menilai ukuran daerah yang memiliki ketahanan pangan yang kuat. Pertama, produksi ketahanan pangannya berlebih. Kedua, ukurannya pada distribusi pangan yang merata. Ketiga, kualitas pangannya kuat.

Membahas ketahanan pangan bukan hanya sekedar makanan berkualitas. Tapi, masyarakat harus sadar turut serta mendukung program ketahanan pangan.

Kendati masalah ketahanan pangan di Kabupaten Gresik perlu penguji terkait dengan itu. Sebagai penutup, DPRD Gresik dan Pemkab sangat memprioritaskan ketahanan pangan. [adv/dny]

Tag :

Komentar

?>