Sabtu, 22 Juli 2017

DPRD Gresik Gelar Paripurna LHP BPK

Jum'at, 27 Januari 2017 18:06:53 WIB
Reporter : Deni Ali Setiono
DPRD Gresik Gelar Paripurna LHP BPK

Gresik (beritajatim.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar rapat paripurna LHP BPK RI. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Sholahuddin ini diikuti 30 anggota dewan dan sejumlah pejabat satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemkab Gresik. Dalam rapat paripurna itu, hadir juga Wakil Ketua DPRD Nur Saidah.

Usai membacakan paparan dalam rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholahuddin yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Meminta Ketua Pansus LHP BPK, Khoirul Huda dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), membacakan hasilnya setelah sebelumnya melakukan inspeksi mendadak (sidak), ke sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBD 2016.

Dalam paparannya, politisi asal PPP itu menyampaikan ada delapan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pejabat pembuat komitmen (PPK) yang telah ditunjuk terkait dengan pengawasan dalam proyek infrastruktur.

"SKPD yang terkait harus mencermati alur proses pembangunan. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk harus memiliki kompetensi, PPTK harus mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesui dengan kewenangan dan Konsultan Pengawas harus ikut bertanggungjawab," ujar Khoirul Huda, Jumat (27/01/2017).

Masih menurut Khoirul Huda, bagi rekanan yang pekerjaannya menjadi temuan harus dipertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam lelang selanjutnya. Pasalnya, PPK harus mengerti teknis pekerjaannya, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHK) harus memeriksa dan menilai hasil pekerjaan serta bagi SKPD yang menjadi temuan harus segera menindaklajuti maksimal 60 hari setelah LHP BPK.

"Kami berkesimpulan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah di bidang infrastruktur jalan, irigasi, jaringan, gedung, dan bangunan selama tahun anggaran 2016 tidak maksimal," tuturnya.

Proyek yang tidak maksimal itu diantaranya ada pada sumber daya pejabat pelaksana pekerjaan (perencana, PPK dan PPTK), waktu pengerjaan, kualitas hasil pekerjaan, dan pada sistem pengawasan intern pemerintah.

"Sebelum proyek berjalan pansus LHP BPK terlebih dulu meminta alur proses
pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pertanggung jawaban," tukasnya.

Hal senada juga dikemukakan Taufiqul Umam selaku Wakil Ketua pansus LHP BPK dari Fraksi Gerindra (F-Gerindra). Menurutnya, hitungan teori yang di pakai oleh BPK dan SKPD dalam hal ini Dinas PU tidak sama. Sehingga, wajar kalau ada selisih dalam konsulatasi ke Inspektorat (BPKP) pusat.

"Teorinya hitungan harus sama agar setiap tahun tidak lagi ada temuan, kalau masih ada nanti akan di cari siapa yang nakal. Karena itu, pengawas kinerja harus lebih maksimal, terhadap proses pembangunan hingga selesai. Terjadinya temuan BPK, yang lebih besar disebahkan lemahnya pengawas dan konsultan," imbuhnya.

Sementara itu, wakil Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Indah Sofiana dari Asisten I Pemerintahan Pemkab Gresik menuturkan, terkait dengan ini dirinya segera melaporkan hal ini keatasannya. Langkah ini diambil agar kedepan tidak ada lagi temuan di lapangan.

"Kami segera melaporkan ke Bupati Gresik dalam waktu kurang dari 30 hari. Selain itu, bagi SKPD yang proyeknya ada temuan angggaran yang selisih segera membuat laporan dan segera menindaklanjuti," paparnya.

Sebelumnya, anggota pansus LHP BPK DPRD Gresik melakukan uji petik ke sejumlah proyek. Ada tiga tempat, atau proyek infrastruktur yang dilakukan uji petik.  Diantaranya, Puskesmas Gending, Pembangunan gedung Ponek (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) di RSUD Ibnu Sina dan pembangunan pagar di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik. [adv/dny/but]

Tag : gresik

Komentar

?>