Jum'at, 21 September 2018

DPRD Sidoarjo Usulkan Tower Wajib Pakai CCTV

Jum'at, 27 Januari 2017 14:55:32 WIB
Reporter : M. Ismail
DPRD Sidoarjo Usulkan Tower Wajib Pakai CCTV

Sidoarjo (beritajatim.com) - Mengingat akan pentingnya Closed-Circuit Televesion (CCTV), pendirian menara telekomunikasi (tower), di Sidoarjo bakal diwajibkan memasang CCTV. Setiap ijin mendirikan tower wajib dilengkapi dengan CCTV itu diusulkan dalam Raperda Penyelenggaraan dan Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi, yang kini tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) XVI DPRD Kab. Sidoarjo.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan dan Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi, H Tarkit Erdianto menyebutkan kewajiban pihak provider untuk memasang CCTV pada tower muncul dalam pembahasan raperda yang kini dalam pembahasan.

"Fungsi positif CCTV itu sangat banyak sekali. Di antaranya bisa untuk memantau kriminalitas, lalulintas di Sidoarjo, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga bisa lansung terimplementasi ke Pemkab Sidoarjo untuk pemantauan PNS Pemkab Sidoarjo," katanya, Jumat (27/1/2017).

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo itu menyatakan Raperda Penyelenggaraan dan Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi ini sebagai perubahan Perda nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi dan pengendalian tower.

Soal kewajiban CCTV, tambah dia, hal itu muncul di tengah pembahasan raperda dan telah didiskusikan dengan pihak terkait. Di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo. "Soal jumlah pemasangan berapa unit CCTV dalam satu titik tower, masig tengah dalam pembahasan," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

H. Tarkit Erdianto menambahkan, selain kewajiban memasang CCTV, penentuan besaran retribusi juga berbeda dengan perda sebelumnya. Jika semula tarif salah satunya dihitung berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), untuk saat ini, akan dihitung dari tingkat penggunaan jasa (TP) dikalikan dengan tarif retribusi (TR). Tingkat penggunaan dihitung berdasarkan frekwensi pengendalian dan pengaturan.

Sementara, tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya honorarium tugas pengawasan, transportasi, uang makan dan ATK. "Kami berharap dengan perda ini nantinya, bisa mengendalikan jumlah tower dan juga untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pendirian tower," pungkas politikus asal  Dapil VI (Sedati, Gedangan dan Buduran) itu berharap. [adv/isa/but]

Tag : sidoarjo

Komentar

?>