Minggu, 17 Desember 2017

Tujuh Fraksi DPRD Gresik Setuju Ranperda OPD Disahkan Jadi Perda

Senin, 31 Oktober 2016 21:17:56 WIB
Reporter : Deni Ali Setiono
Tujuh Fraksi DPRD Gresik Setuju Ranperda OPD Disahkan Jadi Perda

Gresik (beritajatim.com)- Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik telah menyetujui pengesahan rancangan peraturan daerah, atau Ranperda organisasi perangkat daerah (OPD), disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna Pandangan Akhir Fraksi tentang Ranperda OPD menjadi Perda di Gedung DPRD Gresik, Senin (31/10/2016).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik, H.Abdul Hamid serta didampingi Wakil Ketua Nur Saidah, dan Sholahuddin. Hadir pula dalam rapat paripurna itu Wakil Bupati (Wabup) Gresik, M.Qosim serta sejumlah pejabat eselon dua, camat, dan perwakilan dari unsur TNI serta Polri.

Setelah membuka rapat paripurna, Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid mempersilahkan tujuh fraksi untuk membacakan paparannya. Dimulai dari urutan pertama, yakni dari F-Partai Golkar melalui juru bicaranya, Asroin Widiana.

Fraksi Partai Golkar dalam pandangan akhir, tidak banyak yang disampaikan. Partai berlambang pohon 'beringin itu' menyetujui Ranperda OPD disahkan menjadi Perda. "Intinya kami setuju Ranperda OPD jadi Perda karena sebelumnya telah dibahas di fraksi kami," ujar Asroin Widiana. 

Giliran selanjutnya adalah Fraksi PKB yang dibicarakan mantan Ketua DPRD Gresik yang kini menjadi Ketua Badan Kehormatan (BK), Zulfan Hasyim. Politisi PKB asal Pulau Bawean itu saat membacakan paparannya mengkritisi soal aparatur sipil negara (ASN), serta tidak maksimalnya pelayanan satuan perangkat kerja daerah (SKPD), dalam melakukan pelayanan.

"Soal perangkat daerah Fraksi PKB mengingatkan agar semua pihak menciptakan institusi yang berkualitas. Sebab, berdasarkan survei yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016 pelayanan yang dilakukan SKPD masih buruk. Cenderung acuh tak acuh dan mentalitasnya masih rendah. Selain itu, 65 persen aparatur sipil di lingkup Pemkab Gresik hanya fokus pada administrasi bukan ke pelayanan. Fraksi PKB berharap setelah Ranperda OPD disahkan menjadi Perda bisa menempatkan orang yang tepat, dan bisa menjamin meningkatknya kinerja SKPD," tuturnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Fraksi PPP melalui juru bicaranya Lilik Hidayati. Politisi perempuan itu menyatakan melihat konsep dasar penataan OPD yang telah dibahas. Fraksi PPP berharap setelah menjadi Perda, ada pemisahan antara fungsi penunjang. Maksudnya satu dinas dalam SKPD menjalankan fungsinya sesuai aturan. Sama halnya dengan badan setelah Ranperda OPD disahkan. Bupati Gresik diharapkan menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya.

"Fraksi PPP setuju Ranperda OPD dijadikan Perda asal sumber daya manusia yang ditempatkan ke dalam organisasi yang baru sesuai dengan kemampuannya dan bukan dari like and disike," ungkapnya.

Usai memaparkan kurang dari 25 menit, giliran selanjutnya adalah Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Khoirul Anam. Menurutnya, struktur organisasi mengenai penataan organisasi perangkat daerah (OPD) wajib diserahkan karena dijadikan nomenklatur aturan. Soal Ranperda OPD yang dijadikan Perda, Fraksi Gerindra menghimbau agar Bupati Gresik, melibatkan dewan dalam menyusun perangkatnya karena nantinya sebagai unsur pelaksana.

"Prinsipnya Fraksi Gerindra setuju asal tim lelang jabatan nanti yang akan dibentuk transparan, dan akuntabel," urainya.

Sementara itu, Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Ahmad Kusrianto lebih banyak mengkritisi agar pengesahan Ranperda OPD menjadi Perda. Partai berlogo 'banteng' itu pada dasarnya setuju saja. Tetapi, partainya meminta Bupati dan Wakil Bupati Gresik membuat semacama MoU menempatkan orang dalam OPD. Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Gresik melakukan pendidikan dan latihan (Diklat) terhadap SDM-nya sebelum melakukan penataan organisasi. 

"Partai kami setuju saja asal orang yang ditempatkan di OPD yang baru tidak asal comot tapi mengkedepankan kemampuan. Bukan berdasarkan orang titipan," tukasnya.

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Suberi tidak banyak yang diuraikan dalam rapat paripurna Pandangan Akhir Fraksi tentang Ranperda OPD menjadi Perda. Menurutnya, proses terbentuknya Ranperda ini cukup panjang. Karena itu, Fraksi Demokrat menyetujui menjadi Perda.

"Sama halnya dengan fraksi lainnya, Partai Demokrat Gresik setuju saja," ungkapnya.
 
Hal senada juga dilakukan oleh Fraksi PAN melalui perwakilannya, Faqih Usman. Fraksi PAN juga setuju dalam pengambilan keputusan tentang Ranperda OPD menjadi Perda.

"Fraksi PAN setuju dan meminta agar SKPD maupun OPD yang baru dibentuk melaksanakan tugasnya sesuai aturan," imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Wabup Gresik M.Qosim menuturkan kepada pejabat yang akan duduk di OPD yang baru agar mencermati perda ini. Hal ini penting mengingat Perda OPD dibentuk tidak lain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Soal OPD yang baru kami juga meminta pengawasan dari legislatif agar pihaknya tidak salah menjalan perda," tandasnya. [adv/dny]

Tag : dprd gresik

Komentar

?>