Senin, 11 Desember 2017

Dua Tahun Berturut-turut, Pemkab Mojokerto Pertahankan Opini WTP

Kamis, 02 Juni 2016 08:58:12 WIB
Reporter : Misti P.
Dua Tahun Berturut-turut, Pemkab Mojokerto Pertahankan Opini WTP

Mojokerto (beritajatim.com) - Pemkab Mojokerto berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Prestasi dua tahun berturut-turut sejak diberlakukannnya sistem laporan berbasis akrual tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto, Selasa (31/5/2016).

Raihan WTP merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. WTP yang diraih oleh Pemkab Mojokerto juga menandakan, bahwa upaya perbaikan kinerja pengelola keuangan dinilai sangat baik di Kabupaten Mojokerto.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto mengatakan, tahun 2015 merupakan tahun perdana diberlakukannya basis akrual pada laporan keuangan daerah. "Tentu hal ini merupakan tantangan tersendiri, tidak hanya bagi pemerintah di daerah namun juga bagi kami selaku pemeriksa. Sebanyak 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2015 ini, kami harapkan dapat menyusun laporan berbasis akrual dengan baik dan maksimal," katanya.

Masih kata Novian, kaporan keuangan harus memenuhi tujuh unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan kriteria laporannya sendiri harus sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendali Intern (SPI), kepatuahan pada perundang-undangan dan kecukupan informasi.

"Dasar kami adalah kewajaran, artinya wajar dalam hal materialistis baik kuantitatif maupun kualitatif. Ada empat opini yang kita berikan yakni WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, WDP  atau Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Disclaimer. Format yang kita beri juga sudah diperbaharui dengan standar yang lebih informatif. Tiap lembar tersaji dengan sub-sub judul yang lebih jelas dan rinci agar mudah dipahami," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa mengungkapkan, jika penghargaan meraih WTP merupakan kesuksesan bersama dan merupakan sebuah capaian dari kerja keras maupun kolektif dari semua pihak di Pemkab Mojokerto. "Opini WTP harus kita pertahankan dengan kedisiplinan, dan motivasi semua pihak. WTP adalah bagian perwujudan E-Goverment dan juga good governance, yang nantinya mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan sasaran tertib secara administrasi," tuturnya.

Bupati mengajak, kepada semua pihak di lingkup Pemkab Mojokerto untuk bersama-sama terus melakukan pembenahan terutama dalam model input dan impact keuangan sehingga laporan keuangan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Akrual tersebut, lanjut Bupati, tergolong masih cukup baru, namun Pemkab Mojokerto akan terus belajar untuk menjadi lebih maksimal.

"Akrual basis menjadikan semua pencatatan menjadi lebih riil lagi, terutama dalam bidang barang dan jasa sehingga akan lebih dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto yang terus memberi dukungan kepada Pemkab Mojokerto sehingga dua tahun berturut-turut kita bisa mempertahankan WTP," tegasnya.[tin/adv]

Komentar

?>