Advertorial

Satu Tahun Nawa Bhakti Satya, Jatim Aman dan Kondusif

Surabaya (beritajatim.com) – Pasangan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak memiliki janji program Nawa Bhakti Satya yang memuat sembilan program unggulan untuk Jatim.

Jatim Harmoni merupakan Bhakti ke-9 yang berisi bagaimana menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup di Jatim. Satu tahun Khofifah-Emil memimpin Jatim atau satu tahun Nawa Bhakti Satya, Jatim terbilang menjadi provinsi yang aman dan kondusif. Ada beberapa indikator yang memastikan hal itu.

Yakni, di antaranya adalah pada tahun 2019, Pemprov Jatim menerima penghargaan dari Kemendagri sebagai Pembina Ormas Terbaik. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada 25 November 2019 bertempat di Hotel Kartika Candra, Jalan Gatot Subroto Jakarta.

Prinsip kerja Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wagub, Emil Dardak yang cepat, efektif, tanggap,  transparan dan responsif (cettar) sangat menginspirasi semua kalangan. Hal ini terbukti dalam menjaga harmoni di Jawa Timur, Cettar diterapkan dengan baik.

Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi mengatakan, komunikasi untuk menjaga harmonisasi dan sinergitas di Jatim berjalan dengan sangat lancar tanpa kenal waktu dengan semua pilar.

“Begitu ada masalah langsung dikomunikasikan dan cepat diselesaikan. Menjaga Jawa Timur agar tetap harmonis sebagai rumah kita bersama adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan kepimpinan Gubernur Khofifah, komunikasi dan sinergi untuk menjaga harmoni Jatim tidak pernah henti,” tegas Pangdam V/Brawijaya.

Indikator lainnya yang memastikan Jatim aman dan kondusif adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Timur. IDI Jatim pada tahun 2018 mencapai angka 72,86 dalam skala 0 sampaI 100. Angka ini mengalami peningkatan 1,94 poin dibandingkan dengan angka IDI Jawa Timur tahun 2017 sebesar 70,92.

IDI Jawa Timur dari 2017-2018 dipengaruhi oleh penurunan Aspek
Kebebasan Sipil sebesar 1,77 poin (dari 78,98 menjadi 77,21), kenaikan
Aspek Hak-hak Politik sebesar 6,47 poin (dari 60,98 menjadi 67,45) dan
penurunan Aspek Lembaga Demokrasi sebesar 0,60 poin (dari 76,57 menjadi 75,97).

IDI Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai angka 72,86 dan di atas rata-rata IDI nasional yang sebesar 72,39. IDI Jawa Timur pada tahun 2018 dalam kategori sedang yang
menggambarkan bahwa perkembangan demokrasi di Jawa Timur dinamis dan melangkah maju ke depan.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019

Dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan Konflik Sosial di Jawa Timur serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, juga telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2017, Jawa Timur memperoleh peringkat pertama dalam tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional, tahun 2018 Jawa Timur memperoleh peringkat kedua dalam tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional dan tahun 2019 Jawa Timur memperoleh kembali peringkat kesatu dalam tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional.

“Penghargaan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional diterima langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur dalam acara Rakornas Timdu Penanganan Konflik Sosial,” tutur Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Jonathan Judyanto.

Selain itu, juga dilaksanakan Pembentukan dan Pelatihan Tim Penyuluh Terpadu Anti Radikalisme serta Launching Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Masyarakat (SIAP MAS).

Rentetan aksi radikalisme dan terorisme di Jawa Timur merupakan kejadian yang telah mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Bakesbangpol Jatim berkolaborasoi dengan Polda Jatim dan Kemenag Jatim telah melakukan upaya untuk mencegah aksi radikalisme dan terorisme, agar tidak terulang kembali, yaitu dengan melakukan Pembentukan dan Pelatihan Tim Penyuluh Terpadu Anti Radikalisme serta Launching Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Masyarakat (SIAP MAS).

Yakni, dengan peserta dari Babinsa, Bhabinkamtibmas se-Jawa Timur, Penyuluh Agama terpilih dari Kanwil Kemenag Jatim, dosen perguruan tinggi negeri, guru terpilih, pembina lembaga permasyarakatan, pengurus takmir masjid, pengurus dewan masjid Indonesia serta ormas di wilayah Jawa Timur.

“Kegiatan tersebut ditujukan agar segala potensi konflik khususnya terkait dengan aksi dan keberadaan kelompok radikal di Jawa Timur dapat dideteksi, dicegah dan dilaporkan secara cepat melalui SIAP MAS oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Penyuluh Agama sebagai pendamping masyarakat pada tiap desa/kelurahan, sehingga dapat mengantisipasi segala kejadian aksi radikalisme hingga terorisme,” tukasnya.

Perkembangan kelompok dan aksi radikalisme dan terorisme di Jawa Timur begitu pesat, beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 telah banyak terjadi aksi radikalisme dan terorisme di beberapa wilayah di Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan kajian akademik perkembangan radikalisme dan terorisme di Jawa Timur agar wilayah-wilayah kantong radikalisme dan terorisme di Jawa Timur dapat dipetakan dan dipantau perkembangannya.

Bakesbangpol Jatim telah bekerjasama dengan Pusat Kajian Pengelolaan Negara dan Kewarganegaraan Universitas Airlangga (Unair) melakukan kajian akademik perkembangan radikalisme dan terorisme di Jawa Timur, selanjutnya hasil kajian tersebut akan digunakan sebagai bahan kajian pimpinan dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini perkembangan radikalisme dan terorisme di Jawa Timur.

Salah satunya juga Penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing.

Fungsi pengawasan terhadap orang asing yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lanjut dia, belum dapat optimal karena keterbatasan personel dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di Jawa Timur.

Mendasari hal tersebut DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai inisiatif untuk menyusun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti perda tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing yang di dalamnya diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing untuk melakukan verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan.

Bakesbangpol Jatim juga melakukan upaya penguatan Revolusi Mental bagi generasi milenial menuju Indonesia berkarakter. Acara telah digelar pada 29 September 2019 di Ballroom Mercure Hotel Surabaya yang diikuti sebanyak 300 orang yang terdiri dari unsur pelajar, mahasiswa dan millennial entrepreneur.

Maksud dan tujuan kegiatan itu adalah menjadikan millenial Jawa Timur menuju masyarakat Pancasila, menjadikan generasi millennial Jawa Timur yang kreatif, aktif dan
inovatif. Serta, mendorong tumbuhnya start up baru untuk mendukung pembangunan di Indonesia.

Pemprov Jatim melalui Bakesbangpol Jatim juga telah menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Pancasila. Pesertanya adalah 29 SMA/SMK/MA se-Jatim.

Hasil akhir lomba Cerdas Cermat Pancasila dimenangkan SMAN 2 Madiun sebagai Juara I, SMAN Model Terpadu Bojonegoro Juara II dan SMAN 2 Nganjuk Juara III.

Selain itu, juga dilakukan acara Jambore Pembauran Kebangsaan dan Jambore Bela Negara.

“Kami ingin membentuk lingkungan pendidikan yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu, juga meningkatkan pengetahuan dan sikap positif siswa serta guru tentang pentingnya pengamalan nilai Pancasila di sekolah. Yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kepedulian sekolah mendukung program Pemprov Jatim mewujudkan ketahanan ideologi Pancasila. [tok/adv]

Apa Reaksi Anda?

Komentar